PILKADA 2018 DI SUMUT MEMANAS

Gumrisaragih.com-Semua tahu FP-I bukan penggemar Basuki T Purnama alias Ahok. Namun, ormas Islam itu ternyata juga tidak menyukai bekas wakil Ahok di Pemprov DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Sekjen DPP FP-I Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap PPP Sumatera Utara menolak pencalonan Djarot sebagai gubernur sudah tepat. Menurut dia, Djarot memang tak pantas jadi kepala daerah. “Iya memang wajib ditolak Djarot itu karena memang perusak persatuan yang memecah belah anak bangsa,” kata dia kepada JPNN, Rabu (17/1). Djarot, kata dia, juga tak layak maju karena diduga melakukan korupsi selama menjabat di posisi penting. Selain itu, Djarot juga dianggap pendukung penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Kan mereka kalah telak di Pilkada DKI Jakarta, padahal petahana,” imbuh dia. Novel juga yakin masyarakat Sumut pasti tersinggung dengan munculnya Djarot sebagai salah satu bakal calon. Karena pencalonannya terkesan dipaksakan. Seharusnya partai bisa melihat putra asli daera...

Diposting oleh: Gumri setiawan – Dalam rapat koordinasi antara Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara bersama KPUD Sumut, di Gedung Dewan Sumut, Rabu (17/1/2018), terungkap bahwa kandidat bakal calon Gubernur Edy Rahmayadi belum menyerahkan surat keterangan pengunduran dirinya dari TNI. Dalam rapat itu, Ketua Umum KPUD Sumut, Mulia Banurea memberikan tanggapan dan jawaban mengenai Pilgub Sumut periode 2018-2023. Dijelaskan oleh Mulia, bahwa KPUD Sumut telah menjalankan prosedur dimulai dari pendaftaran yang telah diikuti bakal paslon. Suasana rapat koordinasi Komisi A DPRD Sumut bersama Ketua Umum KPUD Sumut Mulia Banurea, Rabu (17/1/2018) . Paslon harus melampirkan surat dari instansi terkait bahwa yang bersangkutan telah mengurus surat yang menyatakan cuti, mengundurkan diri, pensiun dini atau pun berhenti. “Jadi dalam proses pendaftaran kembali harus ada dilampirkan surat keterangan tersebut,” tutur Mulia. Sesuai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Pasal ...

Posting oleh: GUMRI SETIAWAN SARAGIH MEDAN – Pengurus DPC PPP Kota Medan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raden Salleh, Medan. Senin (15/1/2018). Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada ketua umum Partai PPP yakni M. Romahurmuziy, atas keputusannya mendukung Sihar Sitorus yang beragama non muslim. Dikemukakan Manshur, selaku Koordinator Aksi DPC PPP Kota Medan, mengatakan bahwa keputusan Ketua Umum tidak berlandaskan anggaran dasar partai yang berlambangkan Ka’bah tersebut. “Kami menolak keputusan DPP PPP yang telah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga berazaskan agama islam dan tetap mendukung Cawagub non-muslim untuk maju dalam pilkada Sumut” jelas Manshur. Manshur menambahkan, keputusan sepihak yang dirasakan pengurus PPP dan menganggap bahwa ketua tidak mendengarkan aspirasi dari bawah meskipun sebelumnya sudah dilakukan upaya namun tidak digubris. “Para pengurus sebenarnya tidak sedikitpun merasa keberatan dengan bergabung bersama PDIP ji...